Ketua Perindo Inhil Dukung Penuh Pinjaman Daerah Rp200 M, Hj Darnawati: “Ini Untuk Menyelamatkan Pembangunan Inhil 2026”

Foto : Hj Darnawati, Anggota DPRD Inhil, Ketua Partai Perindo Inhil.

TEMBILAHAN — Ketua Partai Perindo Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang juga Anggota DPRD Komisi III, Hj Darnawati, menyatakan dukungan terbuka terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Inhil melakukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada APBD 2026.

Dukungan ini disampaikan menyusul penjelasan Bupati Inhil, H. Herman, mengenai urgensi pinjaman tersebut di tengah tekanan fiskal dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Hj Darnawati menegaskan bahwa kondisi fiskal Inhil saat ini tidak memungkinkan pembangunan besar berjalan normal tanpa tambahan pembiayaan.

“Kita tidak bisa membiarkan pembangunan mandek hanya karena TKD dipangkas. Pinjaman yang sah dan terukur justru menjadi penyelamat agar pelayanan dasar dan infrastruktur tetap berjalan,” tegas Hj Darnawati, Senin (1/12/2025) pagi.

Ia menilai pinjaman daerah ke PT SMI adalah opsi yang rasional, terukur, dan sesuai regulasi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal dari sisi akses, konektivitas, dan pelayanan publik.

Menanggapi dinamika di publik dan internal DPRD, Hj Darnawati meminta agar isu pinjaman tidak dipelintir menjadi polemik politik.

 “Jangan sampai opsi pembiayaan ini digoreng menjadi isu negatif. Kita bicara tentang masa depan Inhil, bukan soal kepentingan kelompok. Yang penting dana dipakai untuk program produktif dan diawasi secara terbuka,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Perindo sebagai partai politik siap mengawal proses pembahasan pinjaman di DPRD agar berjalan transparan dan akuntabel.

Penjelasan Bupati Herman: Pembangunan Tidak Boleh Terhenti

Sebelumnya, Bupati Inhil H. Herman menegaskan bahwa pinjaman Rp200 miliar diperlukan untuk menghindari stagnasi pembangunan tahun 2026.

Pemangkasan TKD pusat hingga 21,7 persen membuat ruang fiskal APBD Inhil melemah, sehingga sejumlah proyek prioritas berpotensi tertunda jika tidak ada pembiayaan tambahan.

 “Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena ruang fiskal mengecil. Daerah harus mencari alternatif pembiayaan yang sah dan terukur,” kata Bupati di Rumah Dinas Bupati, Sabtu malam (29/11).

Pinjaman Difokuskan ke Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Kegiatan Produktif. Bupati menegaskan bahwa pinjaman tersebut tidak dipakai untuk belanja rutin, melainkan untuk sektor-sektor produktif, seperti: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, percepatan konektivitas ekonomi masyarakat, serta penyelesaian proyek-proyek tertunda di 2025.

Hj Darnawati menambahkan bahwa investasi melalui pinjaman harus menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.

 “Jika perencanaannya matang dan tepat sasaran, pinjaman justru mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Bupati Herman siap menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil untuk menjelaskan mekanisme pinjaman, urgensi, serta simulasi kemampuan fiskal daerah.

“Semua akan dijelaskan secara terbuka. Transparansi adalah harga mati,” tegasnya.

Hj Darnawati menyambut baik komitmen tersebut.

“Dengan keterbukaan Bupati, saya yakin pembahasan berjalan objektif dan berdasarkan data,” ujarnya.

Daerah Lain di Riau Juga Mengandalkan Pinjaman Daerah

Rencana pinjaman Pemkab Inhil bukan langkah tunggal. Kabupaten/kota lain di Riau juga mengandalkan instrumen pinjaman saat menghadapi tekanan fiskal:

Kabupaten Siak bahkan baru melunasi hampir Rp200 miliar utang pada 2025 untuk menjaga belanja pembangunan,

Kota Dumai pernah memasukkan pos pinjaman pada APBD 2022 untuk menutup kebutuhan pembangunan.

Meski mendukung, Hj Darnawati tetap menekankan pentingnya pengawasan ketat.

“Kami mendukung, tapi Perindo juga akan kritis. Pinjaman harus tepat sasaran dan tidak boleh menjadi beban fiskal jangka panjang karena salah kelola,” tegasnya.

Menurutnya, dukungan politik harus dibarengi dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Rencana pinjaman Rp200 miliar untuk APBD 2026 mencerminkan strategi adaptif Pemkab Inhil menghadapi tekanan fiskal nasional. Dengan dukungan terbuka Hj Darnawati dan kesediaan Bupati menjelaskan secara rinci kepada Banggar DPRD, proses pengambilan keputusan diharapkan berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

 “Pada akhirnya, tujuan kita satu: pembangunan Inhil harus terus bergerak,” tutup Hj Darnawati.

(Ay)